Pluriversitas: Menggugat Kemapanan Universitas

Foto oleh Joshua Hoehne | Unsplash

*Oleh Ahmad Thariq, Redaktur Islam Bergerak.

Tulisan ini pertama kali terbit di Islam Bergerak

Universitas jelas bukan sesuatu yang asing bagi kita. Setiap tahun, kita menyaksikan orang-orang hilir mudik menyambangi universitas. Tentu saja tujuannya ialah memperoleh pendidikan, entah demi meningkatkan taraf hidup, atau, mengejar pengembangan intelektualitas setinggi-tingginya. Universitas memberikan kita semua akses itu. Universitas menyajikan beragam sandangan gelar demi memperoleh pekerjaan yang layak. Deretan pakar ilmu pengetahuan juga bermunculan dari universitas, sehingga memungkinkan inovasi pengetahuan terjadi secara kontinyu. Menilik dari fungsi tersebut, universitas tak dinyana merupakan salah satu tulang punggung peradaban hari ini.

Hal yang kerap kali tidak disadari dari pemandangan lumrah tersebut ialah realitas sejarah kolonialisme dan ketimpangan sistemis terkait universitas. Dalam trajektori sejarah, universitas ternyata telah berandil signifikan dalam menyukseskan agenda kolonialisme. Keberadaan universitas di negara-negara koloni berkaitan erat dengan sejarah perampasan tanah dan eksklusi besar-besaran terhadap penduduk asli setempat. Eksklusi penduduk asli ini tak hanya terjadi secara teritorial. Secara simultan, keberadaan universitas turut mengeksklusi segala bentuk pengetahuan, kebudayaan, dan hubungan sosial yang telah eksis sejak lama di wilayah koloni.

Universitas Eropa juga merupakan lembaga politik yang berandil mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang negara koloni. Universitas menghadirkan varian dokumentasi ilmiah tentang keseluruhan demografi, sumber daya alam, kebudayaan, hingga corak produksi yang dibutuhkan oleh para penjelajah kolonial untuk melanggengkan proses penaklukan. Pengetahuan tentang wilayah koloni memungkinkan para penjelajah untuk merumuskan pola pendekatan kolonialisme yang tepat berangkat dari watak masyarakat koloni. Dalam studi-studi tentang kolonialisme dan dekolonisasi, deretan disiplin ilmu pengetahuan layaknya Biologi, Geografi, Antropologi, Sosiologi dan Ekonomi tak dinyana berandil besar dalam penaklukan wilayah koloni.

Hari ini, persebaran universitas Eropa sudah menjangkau berbagai belahan penjuru dunia. Persebaran secara global universitas Eropa tak terlepas dari struktur ekonomi-politik imperialisme yang memfasilitasi mobilitas kapital, termasuk ke negara bekas/pasca-jajahan. Rantai mobilitas kapital yang dikendalikan oleh negara kapitalis maju memungkinkan mereka memperluas jangkauan ekspansinya melalui beragam agenda, termasuk dengan mendirikan universitas sebagai infrastruktur politik.

Kehadiran struktur rantai mobilitas kapital yang memungkinkan perluasan universitas dilatarbelakangi oleh sejarah kolonialisme. Penaklukan benua Afrika, Asia, hingga Amerika Latin oleh Barat telah berakibat pada masifnya perampasan, migrasi paksa dan perbudakan. Semua peristiwa ini membentuk struktur dan siklus mobilitas antar lokal hingga benua berskala dunia. Proses ini juga lah yang kelak akan melatarbelakangi terbentuknya pasar global. Ekspansi universitas hadir dalam konteks historis tersebut, dan menjadi salah satu penyebab masifnya perampasan tanah dan migrasi terhadap penduduk asli.

Dalam artikel ini, penulis hendak menelusuri dinamika pendirian, hingga perluasan universitas dalam lintasan sejarah kolonialisme di benua Asia dan Afrika, hingga era neoliberalisme hari ini. Penulis juga akan berupaya memproblematisasi bias Euro-sentrisme dalam ilmu pengetahuan yang diproduksi universitas, dan kaitannya dengan reproduksi pembagian kerja global. Di segmen terakhir tulisan ini, penulis akan berupaya mengelaborasi Pluriversitas (Pluriversity) sebagai alternatif dari universitas. Proyeksi Pluriversitas sebagai alternatif dari universitas dicetuskan oleh Achilles Mbembe dalam Decolonizing the university: New directions, seri kuliah singkat yang mengulas krisis universitas Barat, kolonialisme, dan rezim kapitalisme global. Penulis menilai tawaran Pluriversitas yang diajukan Mbembe sangat layak untuk ditelusuri demi memperkaya imajinasi politik perjuangan, terlebih menyongsong era pasca-pandemik (post-pandemics).

Menempatkan Universitas dalam Matriks Kolonialisme

Seperti yang sempat disinggung di awal, kehadiran universitas Barat diwarnai dengan sejarah penaklukan penduduk asli. Salah satu peristiwa penaklukan tersebut terjadi di masa awal berdirinya Amerika Serikat. Hal yang perlu dicatat dari penaklukan penduduk asli Amerika ialah peran kapitalisme dalam memotori peristiwa tersebut. Kapitalisme yang bertopang pada logika ekonomi perluasan dan penumpukan sumber daya adalah pemicu utama terjadinya penaklukan. Berjalannya proses akumulasi ini berkelindan dengan beberapa variabel politik lainnya, seperti diskursus penaklukan (discourse of conquer) dan aparatus negara. Kombinasi dari tiga variabel tersebut terbukti sukses mengubah secara radikal konfigurasi sosial yang ada, baik melalui perampasan tanah, reorganisasi kepemilikan, dan migrasi paksa.

Analisis Walter. D. Mignolo tentang matriks kekuasaan kolonial (colonial matrix of power) dapat membantu memberikan gambaran secara sistemis terkait fenomena penaklukan. Dalam The Darker Side of Modernity: Global Futures, Decolonial Options (2018), Mignolo memaparkan awal sejarah kolonialisme tidak bisa dilepaskan dari ekspansi teologi Kristen ke beragam penjuru dunia. Ekspansi teologi Kristen ke beragam penjuru dunia juga berkelindan dengan kepentingan politik, diplomasi, dan perdagangan. Seiring perkembangan peradaban, doktrin Kristianitas perlahan mengalami sekularisasi. Posisi doktrin Kristen digantikan dengan semangat ilmu pengetahuan khas Renaissance Eropa yang membawa elan rasionalitas dan humanisme universal, yang merupakan anak kandung liberalisme.


Visualisasi matriks kolonialisme di atas dapat memberikan gambaran beragam dimensi kolonialisme. Berdasarkan matriks tersebut, kolonialisme jelas tidak sesederhana penalukan/pendudukan secara teritorial-geografis. Kolonialisme adalah upaya penaklukan secara sistemis dengan memobilisasi beragam agenda politik lewat diseminasi ilmu pengetahuan, rekonfigurasi seksualitas dan ras, pemaksaan otoritas, dan modernisasi ekonomi. Semua dimensi penaklukan tersebut tidak terjadi secara parsial, melainkan sebagai satu-kesatuan.

Meminjam konsep Anibal Quinjano, seluruh praktik kolonialisme tersebut terkonsolidasi dalam satu jalinan rasionalitas kekuasaan kolonial (coloniality of power). Rasionalitas kekuasan kolonial merujuk fundamen yang menjadi pendorong utama kolonialisme. Fundamen tersebut kemudian akan termanifestasi dalam ragam bentuk kolonisasi seperti yang dapat diperhatikan di matriks sebelumnya.

Apabila ditempatkan dalam bingkai analisis material-historis Marxian, ekspansi kolonialisme berbekal misi penyebaran teologi Kristen maupun ilmu pengetahuan modern juga didorong oleh ideologi liberalisme yang mempromosikan sistem kapitalisme. Perlu diingat bahwa para penjelajah kolonial tidak hanya didorong oleh hasrat kompleks mesianik untuk memperadabkan belahan dunia lainnya semata. Lebih mendasar dari itu ialah kebutuhan untuk mendorong industrialisasi dan semakin maraknya kemunculan kelas borjuasi. Argumen ini jelas tidak bermaksud untuk mereduksi kolonialisme hanya dalam persoalan ekonomi. Sebaliknya, argumen ini dapat memberikan penjelasan yang lebih kokoh dan kontekstual dengan trajektori sejarah.

Universitas menjadi salah satu garda penentu dalam langgengnya kolonialisme. Seperti yang sempat disinggung pada awal tulisan, universitas terlibat langsung sebagai lembaga yang melaksanakan, dan mendukung ekspropriasi terhadap wilayah koloninya. Beberapa peristiwa sejarah keterlibatan universitas dalam kolonialisme dapat ditemui dalam sejarah asal-usul pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan beragam rekam jejak universitas Eropa dalam memproduksi ilmu pengetahuan kolonial.

Universitas dalam Lintasan Sejarah Kolonialisme

Tilas sejarah universitas modern Eropa bermula dari merebaknya universitas di akhir abad pertengahan. Pada rentang medio 1150-1500. Merebaknya universitas di akhir abad pertengahan ditenggarai oleh semakin cepatnya perkembangan kapitalisme yang dicirikan oleh bertambahnya populasi kelas menengah dan pembangunan kota, birokratisasi, dan semangat merkantilisme. Dua universitas tersohor kala itu ialah Universitas Paris (bagian timur) dan Universitas Bologna (bagian selatan). Dua universitas ini memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda. Universitas Paris mengandalkan sistem administrasi pengelolaan fakultas, sementara Universitas Bologna sangat mengedepankan peran mahasiswa dalam pengelolaan universitas. Secara umum, universitas di periode ini juga sangat mengedepankan pengelolaan yang semi-otonom.

Universitas di abad pertengahan Eropa dan misi Kristianisasi

Selain memiliki peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, universitas pada masa ini juga berperan dalam mendiseminasi teologi Kristen. Ini berkenaan dengan misi universitas kala itu yang bertujuan mendidik kalangan intelektual yang dapat memajukan dan menyebarkan kebenaran universal gereja. Oleh karena itu, universitas pada masa ini sangat berorientasi mencetak lulusan para teolog, dokter, dan ahli hukum. Para petinggi universitas pun mayoritas memiliki otoritas dalam hal keagamaan.

Universitas di abad pertengahan Eropa juga sudah mengenal sistem kurikulum, bahasa pengajaran, dan standar gelar. Universitas menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa resmi pengantar pelajaran. Kurikulum pengajaran pun tak terbatas pada teks teologi Kristiani, melainkan juga teks filsafat klasik Eropa (Plato dan Artistoteles), teologi Islam, Astronomi, hingga ilmu matematika Arab. Dalam mempelajari teks-teks tersebut, metode pengajaran Skolastik sangat marak dipergunakan. Metode pengajaran Skolastik menekankan aspek rasionalitas, klasifikasi dan disiplin berpikir ketat. Metode pengajaran Skolastik pada saat itu dinkenal dengan istilah Liberal Arts. Tonggak ini dikenal sebagai transisi menuju Renaissance yang dimulai sejak abad-12 Eropa, ditandai dengan semakin maraknya literatur lintas agama/bidang dan semakin merebaknya universitas. Dalam perkembangannya kelak, mengutip Charles Homer Haskins, bahwa universitas abad pertengahan akan menjadi salah satu tonggak penentu peradaban Barat berikutnya. Nama seperti Thomas Aquinas (Universitas Paris) yang berusaha merekonsiliasi ketegangan antara iman Kristen dan akal manusia, atau Roger Bacon (Universitas Paris dan Oxford) yang disebut sebagai ilmuwan modern awal yang dipenjarakan akibat usaha eksperimen, adalah peletak awal Modernisme yang kelak akan menggaung di abad ke-17.

Universitas modern: pemapanan negara-bangsa, kolonialisme, dan humanisme

Kemunculan universitas modern terjadi pada medio 1500-1800 seiring dengan semakin terkonsolidasinya formasi negara-bangsa. Fase kemunculan universitas modern ini juga dicirikan dengan beragam agenda politik besar, seperti nasionalisme, eksplorasi global (kolonialisme), dan elan humanisme. Universitas yang pada abad pertengahan relatif otonom dari intervensi pemerintah, pada masa ini semakin terkonsolidasi dalam otoritas pemerintah seiring inisiatif negara Eropa untuk melakukan nasionalisasi. Perubahan ini berdampak juga terhadap produksi ilmu pengetahuan yang semula sangat kental dengan teologi, kini mulai dirambah oleh ilmu pengetahuan ilmiah karena para pelajar universitas dituntut untuk memiliki keahlian kepemerintahan publik.

Model universitas ini lantas disebarluaskan melalui ekspansi kolonialisme. Salah satu universitas kolonial pertama yang didirikan oleh Eropa di tanah jajahan terdapat di Amerika Latin. Universitas St. Thomas Aquinas di Santo Domingo yang didirikan pada 1538 masuk dalam salah satu namanya. Universitas ini dikenal sebagai pencetak ahli hukum dan misionaris yang kelak akan mengabdi pada penyebaran doktrin teologi Kristen. Dalam menjalankan fungsi edukasinya, universitas kolonial di tanah jajahan Spanyol diawasi oleh dewan kerajaan. Selain Universitas St. Thomas Aquinas, terdapat nama universitas kolonial lainnya di Amerika Latin. seperti Universitas Mexico City di Meksiko.

Berdirinya universitas pada masa kolonialisme bertalian langsung dengan dinamika kapitalisme untuk mengakumulasi sumber daya. Dinamika akumulasi ini dapat disaksikan pada peristiwa perampasan tanah penduduk asli untuk pembangunan universitas dan sekolah atas nama Morrill Land Grand Act tahun 1862 di Amerika Serikat. Undang-undang yang kerap disebut Morrill Act inilah yang akan menjadi asal-usul berdirinya institusi pendidikan tinggi modern di Amerika Serikat. Peristiwa penaklukan ini pula lah yang akan sangat menentukan dalam sejarah pembentukan formasi negara-bangsa di Amerika Serikat.

Morrill Act lantas akan diikuti dengan pengesahan undang-undang lainnya. Pada 1887 parlemen AS meloloskan Hatch Act untuk memasifkan inovasi riset tentang agraria dan Smith Lever-Act pada 1914 untuk memperluas kerjasama antar negara dalam melakukan proses legalisasi tanah. Diperluasnya jangkauan kerjasama lintas negara dan lembaga juga diikuti dengan semakin menajamnya diskursus penaklukan dan rasisme terhadap penduduk Indian dan kulit hitam. Berdirinya universitas modern AS menjadi salah satu fondasi asal-muasal eksklusi ilmu pengetahuan non-Barat, digantikan dengan standar pengetahuan liberal-modern.

Ketiga undang-undang tersebut terkait dengan dinamika kapitalisme setidaknya untuk tiga alasan. Pertama, Morrill Act mempercepat pembangunan kapitalisme di AS dengan mengakumulasi segenap sumber daya (khususnya tanah) yang dibutuhkan oleh pasar. Kedua, tanah hasil rampasan pun masuk dalam transaksi pasar bebas demi mendapat suntikan dana tambahan baru sehingga proses akumulasi bisa terus berlanjut. Proses ini juga berimplikasi pada terjadinya perubahan formasi kepemilikan tanah, yang semula dimiliki kolektif oleh penduduk Indian, menjadi kepemilikan pribadi ala kapitalisme. Ketiga, pendirian universitas yang dibarengi pengenalan ilmu pengetahuan liberal-modern menandai terjadinya perubahan orientasi yang semula untuk menopang kehidupan kolektif, menjadi berorientasi pada pendidikan profesi dan industri.

Beberapa penelitian juga menerangkan bahwa universitas kolonial AS didirikan dengan tujuan Kristianisasi. Lester F. Goodchild dan David M. Wrobel dalam Western College Expansion Churches and Evangelization, States, and Boosterism, 1818-1945 menjelaskan bahwa penaklukan demi pembangunan universitas juga dilandasi oleh misi penyebaran ajaran Evangelis. Penaklukan ini dimotori oleh semangat Doctrine of Discovery yang dipopulerkan pada abad 15-16 oleh otoritas Kristen Eropa. Doktrin ini mengedepankan misi penemuan/penaklukan dalam rangka merebut kedaulatan teritorial dari suatu penduduk asli. Para kolonial menyebut penaklukan ini sebagai sesuatu yang memang telah ditakdirkan, sehingga niscaya terjadi. Maraknya pendirian universitas dan sekolah Kristen berimplikasi pada maraknya migrasi penduduk asli (Cherokee, Pawnee, Shawnee) Afro-Amerika, hingga orang Meksiko dari wilayah bagian Timur ke Barat, di mana kelak mereka akan mendapat pendidikan Kristen. Maraknya migrasi memicu pemadatan penduuduk dan pembangunan kota.

Kolonialisasi dan rasisme dalam sejarah universitas di Afrika dan Asia

Beberapa kesamaan pola juga dapat kita temui di pendirian universitas kolonial di benua lain. Benua Afrika tak luput dari gelombang kolonialisme dan evangelisasi yang sedang berlangsung. Pemerintah Inggris mulai menancapkan pengaruhnya di bidang pendidikan sejak 1882, meski belum dalam bentuk kebijakan formal. Sekolah misionaris mulai didirikan pada masa pra-1920 demi melancarkan misi misionaris dalam menyebarkan teologi Kristen. Sementara itu, masa ini juga ditandai dengan investigasi di wilayah koloni Afrika demi mengenali karakteristik penduduk dan kebudayaannya. Dokumen ilmiah yang diakui oleh pemerintah Inggris waktu itu ialah hasil investigasi Dr. Richard R. Madden yang dikirim ke Afrika Barat untuk melakukan survey ekonomi, politik dan kebudayaan setempat. Riset yang secara seksama membingkai masyarakat Afrika sebagai infierior ini kemudan diikuti oleh beragam penelitian lainnya. Tahun 1863, Dr Robert Knox, seorang anatomis asal Skotlandia, dan Arthur de Gobineau, seorang sosiolog Perancis mulai merancang justifikasi teoretis tentang inferioritas penduduk Afrika. Pencarian justifikasi teoretis ini kemudian terus berlanjut hingga akhirnya Society of Anthropologist of London didirikan sebagai barisan intelektual yang fokus menggeluti masalah tersebut. Semua perkembangan itu membuat Eropa pada abad-19 menjadi sentrum penelitian seputar kolonialisme.

Beragam hasil riset di atas menjadi pedoman bagi kolonial Inggris untuk memulai penerapan kebijakan pendidikan formal di Afrika. Pada 1920 Komisi Phelps-Stokes yang pendiriannya didanai oleh donor AS memberikan pengaruh kepada kolonial Inggris untuk mulai membangun pendidikan di Afrika. Komisi Phelps-Stokes merumuskan sebuah investigasi pada 1922 tentang pentingnya mengadaptasikan pembangunan pendidikan di Afrika. Dipublikasikannya laporan ini disusul dengan pendirian Komite Pensaehat Pendidikan Afrika Tropis (Committee on Education in Tropical Africa) pada 1923. Pembentukan komite ini sekaligus menandai fase intervensi lebih jauh kolonial Inggris di negeri jajahan Afrika.

Orientasi pendidikan di Afrika diarahkan untuk memenuhi kepentingan kolonial. Kebutuhan akan tenaga penerjemah, pelayan, hingga pemberi pesan menjadi salah satu prioritas kolonial Inggris. Selain slot petugas tingkat bawah pemerintahan kolonial seperti disebut tadi, pendidikan vokasional untuk mendidik calon tenaga pekerja agirukultur, dokter hewan, dan pengobatan juga masuk daftar prioritas. Daftar tersebut menunjukan bahwa prioritas pendidikan kolonial Afrika adalah membangun slot tenaga kerja murah. Meski begitu, kolonial Inggris juga diam-diam menyimpan kekhawatiran dengan hadirnya pendidikan bagi Afrika. Salah satunya terkait dengan risiko bahwa penduduk Afrika dapat sadar akan perlakuan tidak adil kolonialisme terhadap mereka, sehingga dapat memunculkan gerakan perlawanan.

Pola kolonialisme tersebut juga memiliki kesamaan pola di Asia. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, India, Singapura, hingga Filipina juga memiliki sejarah kolonialisme di kemunculan perguruan tingginya. Serupa dengan peristiwa sejarah di benua koloni Afrika, ekspansi universitas juga menyebar di Asia seiring dengan gelombang evangelisasi. Universitas didirikan dalam rangka mencetak para pekerja murah untuk aparatus pemerintahan maupun sektor agrikultur dan pengobatan. Dalam sejarah kolonialisme, Asia memang merupakan salah satu “laboratorium” percobaan ilmu pengobatan dan agrikultur modern. Perkembangan universitas di Asia juga sangat dipengaruhi oleh ekspansi model universitas Eropa dan Amerika di abad 19-20.

Di India, universitas kolonial mulai didirikan sejak 1817. Fakta ini merujuk pada pendirian Universitas Calcutta yang diinisiasi oleh pemerintha kolonial Inggris dan elit India. Universitas kolonial di India didirikan dalam rangka memberikan pengujian dalam bidang sastra, sains, dan seni modern bagi para pelajar. Fungsi riset dan pengembangan tidak dilakukan di universitas, melainkan di badan terpisah seperti Asiatic Society atau the Indian Association for the Cultivation of Science. Bahasa Inggris diformalisasi sebagai bahasa akademis, menyusul stigmatisasi bahasa lokal sebagai tidak beradab. Kondisi pengajaran pun jauh dari kata layak menyusul minimnya infrastruktur fisik, inovasi, dan pengembangan. Universitas ini didirikan memang sekedar untuk mendidik para calon pekerja pemerintahan kolonial. Popularisasi universitas Barat di India dilakukan oleh para misionaris yang juga membawa misi Kristianisasi.

Sebagai jajahan Inggris, India memiliki beberapa kesamaan pengalaman kolonialisme dengan Malaysia dan Singapura. Ketiga negara tersebut merupakan tempat eskperimentasi model universitas Inggris, khususnya universitas London. Malaysia dan Singapura pun memiliki keterhubungan sejarah yang sangat erat terkait dengan pembangunan universitas dan teritori negara-bangsanya. Kampus Raffles yang didirikan oleh Sir Stamford Raffles sama-sama disinggung dalam literatur sejarah dua negara tersebut. Kampus Raffles didirikan untuk menyerap populasi kelas borjuasi perkotaan di Malaysia dan Singapura. Kampus ini diproyeksikan dapat mendidik para populasi kelas borjuasi berdasarkan standar dan kurikulum yang Eurosentris dan metode belajar Liberal Arts. Beberapa mata kuliah yang dihadirkan ialah Sejarah, Matematika, Kimia, Biologi, dan Geografi. Sebelum Kampus Raffles, kampus pengobatan King Edward VII merupakan embrio perguruan tinggi yang bertujuan mendidik tenaga medis yang di Malaysia dan Singapura yang juga tercatat dalam literatur dua negara tersebut. Pada 1949, pengorganisasian perguruan tinggi di dua negara koloni mengalami perubahan. Laporan Carr-Saunders merekomendasikan untuk melakukan pembangunan universitas dan pengelolaan yang lebih otonom. Laporan ini juga mendasari dibangunnya Universitas Malaya. Universitas ini terdiri atas tiga fakultas, yakni fakultas seni, sains, dan pengobatan. Beberapa fakultas baru yang menyusul ialah pendidikan, mesin, hukum, dan agrikultur. Menjelang kemerdekaan Malaysia, Federasi Malaya dan Singapura menunjuk wakil rektor Universitas Birmingham, Sir Robert Airkem untuk membuat studi dan rekomendasi pembangunan universitas baru di Kuala Lumpur. Dibangunnya universitas tersebut disongsong oleh otonomisasi. Universitas Malaya dipisah menjadi dua berdasarkan pembagian teritorial negara, dan masing-masing dikelola secara otonom. Pada 1960, setelah kemerdekaan Malaysia, Universitas Malaya di Kuala Lumpur tetap memakai nama yang sama, sedangkan di Singapura terjadi perubahan nama menjadi Universitas Singapura.

Relatif berbeda dengan Malaysia dan Singapura, pembangunan universitas di Indonesia terhitung cukup lambat. Pada mula kedatangannya, kolonialisme Belanda VOC (1511-1799) dan Belanda sangat minim menaruh perhatian pada pendidikan. VOC datang dengan modus murni untuk meraup profit. VOC sempat mendirikan sekolah untuk pribumi demi memberikan pelatihan dasar seperti aritmatika, menulis, dan membaca kepada para anak pekerjanya dan penduduk asli beragama Kristen. Pada 1799, angka murid di sekolah tersebut menyentuh angka 6.680 yang 5000 diantarannya adalah penganut Kristen Hindia Belanda. Setelah VOC bangkrut pada tahun yang sama, kolonial Belanda baru mulai menaruh perhatian lebih ke sekolah dan upaya Kristenisasi untuk penduduk Hindia Belanda. Ini dikarenakan semangat humanisme liberal pencerahan mulai mempengaruhi kolonial Belanda. Belanda mengkhususkan bantuannya pada sekolah-sekolah Kristen di Hindia Belanda. Ini berpangkal pada terjadinya ketimpangan akses bagi mereka yang non-Kristen. Pendidikan tinggi kolonial di Indonesia pertama ialah STOVIA (School tot Opleiding van Inlansche Artsen) pada 1902. STOVIA didirikan di Batavia untuk melatih para dokter pribumi kelas atas berdasarkan standar medis Eropa. Kehadiran STOVIA lantas disusul dengan Geneeskundige Hooge School pada 1927 di Batavia dengan spesialisasi serupa. Demi memenuhi stok tenaga ahli dan pekerja teknis agrikultur dan teknologi, dan teknisi hukum, kolonial Belanda mendirikan Technische Hooge School (1920, Bandung), Landbouwkundige Hooge School (Bogor, 1924), dan Rechts Hooge School (1924, Batavia). Masing-nama masing perguruan tinggi di atas adalah fondasi bagi terbentuknya universitas modern di Indonesia.

Setelah Belanda di usir oleh Jepang pada 1942-1945, pendidikan tinggi di Indonesia sempat ditutup oleh kekuatan militer Jepang. Jepang memperbaharui beberapa lembaga pendidikan yang dibuat kolonial Belanda. Sekolah dokter gigi tingkat dua Belanda diperbaharui statusnya menjadi kampus dengan nama Ika Daigaku Shika Igakubu. Technische Hooge School pun dibuka kembali dan diubah namanya menjadi Kayos Kaigaku pada 1944. Jepang juga mendirikan Kenkoku Gakuin untuk mendidik para administratur sipil.

Pasca kemederkaan 1945, semua lembaga pendidikan di era kolonialisme mengalami nasionalisasi dan perubahan nama. Technische Hooge School berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung. Universitas Indonesia berdiri setelah fakultas-fakultas yang dibangun secara terpisah di era kolonial mengalami merger. Landbouwkundige Hooge School berubah nama menjadi Institut Pertanian Bogor. Pada era ini Universitas Gadjah Mada pun didirikan di tengah gempuran agresi militer Belanda. Ketiga universitas ini merupakan cikal-bakal pendidikan tinggi modern di Indonesia.

Terdapat perbedaan pengalaman kolonialisme dapat ditemui di Filipina sebagai situs kontestasi dua kekuatan kolonial, Spanyol dan Amerika. Meski memiliki orientasi pendidikan serupa, yakni sebagai sarana mobilitas sosial dan reproduksi buruh murah, gelombang Kristenisasi di Filipina terjadi dengan sangat masif, melibatkan ajaran Katolik dan Protestan. Dua kekuatan ini sangat mempengaruhi pembangunan universitas di Filipina. Polarisasi universitas Katolik-Protestan tampak dalam universitas. Universitas Katolik seperti Universitas Santo Tomas dan Munisipal Yesuit Ateneo (yang kemudian bertransformasi menjadi Universitas Ateneo) yang didirikan pada masa kolonial Spanyol, juga Universitas De La Stalle (1911) merupakan universitas Katolik Amerika yang didirikan sebagai kontra-hegemoni terhadap universitas Protestan.

Beberapa universitas Protestan di Filipina marak didirikan saat masa kolonial AS. Nama-nama seperti Universitas Silliman (Prebysterian), Universitas, Universitas Sentral Filipina (Baptis), Universitas Kristen Filipina (Metodis), Sekolah Brent dan Kampus Trinitas oleh Episkopalian adalah beberapa perguruan tinggi Protestan yang selalu bersitegang dengan Katolik. Hal penting yang perlu dicatat ialah keterlibatan agama Islam sebagai salah satu kontestan di tengah-tengah dua poros agama di atas. Terdapat beberapa universitas Islam di Filipina, seperti Universitas Mindanao dan Universitas Maguindanao. Dua universitas Islam ini lebih banyak menyerap dan diperuntukan bagi etnis Islam lokal di Filipina.

Krisis Universitas Modern

Status universitas modern sebagai salah satu warisan kolonialisme tengah mengalami krisis hari ini. Krisis ini disebabkan oleh semakin gencarnya kapitalisme-neoliberal melancarkan proses globalisasi dengan tujuan memprivatisasi beragam sektor sosial, termasuk pendidikan. Privatisasi akibat neoliberalisme memiliki implikasi mendasar terhadap perubahan pengorganisasian dan struktur dari universitas. Pendidikan berorientasi pasar, melonjaknya biaya pendidikan, rasisme, ketimpangan gender, birokratisasi dan spesialisasi yang semakin rigid merupakan beberapa ilustrasi nyata yang dapat secara familiar ditemui.

Pendidikan demi pasar

Globalisasi neoliberal bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Globalisasi neoliberal dimungkinkan terjadi karena kolonialisme telah membangun terlebih dahulu rute dan struktur geopolitik internasional melalui pembagian kerja dan ketergantungan skala dunia. Neoliberalisme secara seksama memanfaatkan keberadaan universitas modern yang sejak awal pembentukannya berfondasikan filsafat humanisme liberal yang berambisi menguniversalisasi kebenaran, dan secara aktif mengeksklusi bentuk ilmu pengetahuan lain via rasisme dan subjugasi. Di titik inilah neoliberalisme dan ragam warisan kolonialisme di pendidikan tinggi bertemu.

Neoliberalisme telah memodifikasi struktur ekonomi-politik kapitalisme dalam sektor pendidikan. Pelibatan sektor pendidikan dalam beragam kepentingan pasar bebas internasional melalui IMF, World Bank, hingga ASEAN merupakan motor utama penggerak laju privatisasi pendidikan. Neoliberalisme juga berakibat pada semakin terstandardisasinya universitas di bawah rezim kontrol kualitas ala perusahaan. World University Rankings hari ini menjadi tolak ukur universal untuk menguji kualitas universitas berbasiskan kompetisi. Penilaian tersebut bersifat ideologis, karena kriteria penilaian yang diusung meliputi kualitas lulusan, jumlah riset arus utama, persepsi dunia internasional dan sumbangsih inovasi untuk industri. Semua desain kualitas ini tentu satu tarikan nafas dengan semangat neoliberalisme yang berorientasikan pendidikan untuk menopang pasar bebas dengan menilai manusia berdasarkan human capital.

Konsolidasi Asia Tenggara melalui ASEAN telah memperbesar gelombang liberalisasi dan privatisasi di Asia Tenggara. ASEAN telah mencanangkan beragam kebijakan program untuk mendorong otonomisasi dan marketisasi universitas. Semenjak ASEAN didirikan, universitas di Asia Tenggara telah mengadopsi mode birokrasi dan kontrol mutunya berdasarkan sistem universitas Eropa. Pembangunan universitas swasta pun mulai meningkat, dibarengi dengan internasionalisasi universitas. Agenda yang sama juga didorong oleh IMF dan Bank Dunia ke ragam penjuru dunia, seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Wilayah Amerika Latin dan Afrika pun turut terdampak arus privatisasi yang menggerogoti perguruan tinggi.

Ketimpangan sosial akibat perguruan tinggi ialah manifestasi nyata dari krisis universitas. Akses pendidikan merupakan salah satu permasalahan pokok yang terjadi di pendidikan hari ini. Privatisasi pendidikan berdampak serius pada semakin meningkatnya biaya pendidikan karena perguruan tinggi diharuskan untuk mencari pendanaan seiring dengan semakin berkurangnya anggaran pendidikan nasional. Semakin berkurangnya biaya bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa yang berasal dari kelas sosial marjinal juga turut memperparah situasi. Hari ini kita melihat bantuan-bantuan pendidikan telah dikapitalisasi oleh kepentingan bank melalui skema Kredit Pendidikan (Student Loan).

Diskriminasi, representasi, patriarkisme

Ketimpangan akses ini pun sering dibarengi dengan prasangka-prasangka rasisme. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat yang memiliki biaya pendidikan selangit dan menggunakan sistem Kredit Pendidikan, para mahasiswa non-kulit putih seringkali dirugikan karena pembatasan akses. Orang kulit hitam, Latin, dan para imigran sangat sulit untuk mendapat akses pendidikan di AS akibat biaya pendidikan yang tinggi dan disparitas kekayaan yang tajam dengan penduduk kulit putih. Orang non-kulit putih seringkali harus mengikuti program Kredit Pendidikan untuk dapat mengenyam bangku perguruan tinggi, dan meminjam dengan nominal yang lebih besar dari orang kulit putih.  Di Inggris, ketimpangan akses pendidikan pun menimpa orang kulit hitam, Irlandia, dan Skotlandia. Meski sama-sama berwarna kulit putih, orang Irlandia dan Skotlandia mendapat stereotipe negatif. Kalwant Bhopal menyebut fenomena ini sebagai non-white enough/unacceptable white, yakni ketika warna kulit yang sama tidak menjamin privilese akibat penyematan steretipe seperti “tidak beradab”. “kumuh”, “pembangkang” dll.

Ketimpangan dalam universitas tak hanya soal akses biaya, melainkan juga partisipasi. Birokratisasi dan spesialisasi yang semakin menggerogoti universitas telah mempertebal segregasi ras dan gender yang ada sejak kolonialisme. Partisipasi laki-laki dan perempuan non-putih di universitas masih sangat terbatas dalam beragam disiplin ilmu pengetahuan. Contoh nyata ketimpangan tersebut dicontohkan dalam disiplin ekonomi. Penelitian Ingrid. H. Kvangraven dan Surbhi Kaesar menjelaskan bahwa faktor etnisitas, ras, dan gender sangat mempengaruhi partisipasi dan inklusivitas dalam ilmu ekonomi. Dalam hal inkulsivitas, para dosen ekonomi mainstream hanya 38% yang mengajarkan tentang ketimpangan rasial akibat kolonialisme, sementara ekonomi heterodoks 87% mengajarkan topik tersebut. Mereka yang mengajarkan topik kolonialisme pun mayoritas berpusat di negara bekas jajahan (bagian selatan) sebanyak 86%, dibanding bagian utara dunia sebesar 54%. Para pengajar yang mengajarkan topik tentang ketimpangan ras ataupun kolonialisme ini pun sering dieksklusi secara etnis, ras, gendernya di kancah akademis. Tercatat sebanyak 69% pengajar topik terkait merasa tereksklusi, dibanding 49 lainnya yang merasa tidak dieksklusi. Perempuan pun lebih banyak mengajarkan tentang kolonialisme (69%), dibanding laki-laki sebanyak 54%.

Pemandangan ini mengilustrasikan rasisme dan patriarki sangat mengakar di universitas, baik secara epistemologi, maupun partisipasi langsung. Secara epistemologi, paradigma kolonial yang berpretensi memonopoli kebenaran dan mengekslusi pengetahuan lain berdasarkan anggapan rasial berakibat pada tersisihkannya sejarah kekejaman perbudakan, perampasan tanah, pembagian kerja secara seksual dan penaklukan oleh kolonialisme sulit mendapat perhatian di dunia akademis. Ini karena ilmu pengetahuan arus utama ini memang merupakan fondasi dasar dari kolonialisme dan neoliberalisme, sepertihalnya ilmu pengetahuan ekonomi klasik (kemudian dimodifikasi menjadi neoklasik sejak 1980) yang berakar dari ideologi liberalisme. Implikasi epistemologis ini juga setali dua uang dengan segregasi ras dan gender secara struktural. Mereka yang non-kulit putih seringkali dianggap kurang kompeten dan kurang terpercaya, sehingga penelitian dan karya mereka sering didiskreditikan.

Krisis universitas di era Covid-19

Pandemik Covid-19 telah membongkar seluruh kebobrokan sistem pendidikan tinggi dunia hari ini. Rumor penutupan universitas kian santer dari hari ke hari, karena sumber pendanaan mereka mandeg. Kompetisi untuk meraup profit antar universitas berubah menjadi bencana, karena rakyat yang menjadi sumber pendapatan mereka turut terimbas resesi global. Bisnis-bisnis non-akademik yang dibangun universitas pun terdistrupsi secara signifikan. Demi menambal krisis, banyak universitas harus memotong upah, bahkan memecat tenaga pendidik dan non-akademisnya. Fakta ini tentu mencemaskan banyak akademisi dan staf universitas. Sebelum pandemik, banyak akademisi dan staf sering mendapat diskriminasi, termasuk dalam hal upah. Kesenjangan upah berdasarkan ras dan gender adalah fenomena sosial yang terjadi di universitas selama bertahun-tahun.

Krisis kapitalisme selama pandemik ini menuntut kita untuk membayangkan suatu imajinasi politik alternatif tentang pendidikan tinggi. Imajinasi politik ini ialah pintu masuk bagi kita untuk memulai satu inisiasi radikal dan programatik untuk transformasi sosial dunia pasca-kapitalisme. Menjawab persoalan ini, Pluriversitas merupakan imajinasi politik yang patut untuk diperhitungkan.

Pluriversitas: Sebuah Tawaran Radikal

Baik di masa sebelum, maupun saat pandemik seperti hari ini, tuntutan untuk mendorong sistem alternatif sudah sangat mendesak. Kapitalisme selalu membawa krisis, dan krisis tersebut termanifestasikan dalam beragam hal. Krisis iklim menjadi salah satu agenda paling mendesak hari ini. Praktik ekstraksi sumber daya alam, peningkatan emisi karbon dan zat kimia, pemanasan global, naiknya permukaan air laut, kepunahan flora dan fauna adalah tantangan besar seluruh tatanan ekosistem hari ini. Solusi-solusi ilmiah dan strategis sangat diperlukan dalam situasi seperti ini. Solusi strategis ini tentu perlu diarahkan untuk mendorong perubahan sosial secara mendasar. Peran ini harusnya menjadi komitmen pendidikan, yang sayangnya hari ini pun mengalami krisis, entah di level ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Kondisi krisis multisektor ini perlu disikapi secara menyeluruh. Bergerak dari argumen ini, perubahan radikal di dalam sistem pendidikan merupakan keharusan untuk mengakhiri krisis iklim.

Dekolonisasi, dari kompetisi ke kolaborasi

Diskursus untuk mendorong perubahan universitas hari ini masih menjadi tantangan kolektif akar rumput. Ketika para teknokrat sibuk berbicara tentang reformasi hal-hal teknis terkait perguruan tinggi, kolektif akar rumput masih surut pembaharuan pemikiran terkait sistem alternatif yang kelak akan dibangun. Universitas hari ini tidak bisa hanya kita serahkan ke tangan para teknisi yang pekerjaannya hanya menambal-sulam krisis yang ada. Lebih jauh dari itu, solusi harus berorientasi untuk menggugat kemapanan sistem kapitalisme dan legasi kolonialisme yang masih eksis. Solusi ini harus bertujuan untuk melakukan dekolonisasi dan mengakhiri sistem kapitalisme. Dekolonisasi tanpa visi anti-kapitalisme adalah hal yang mustahil!

Pada titik inilah pluriversitas sebagai sebuah medan imajinasi politik alternatif menemui urgensinya. Berbeda dari gagasan filosofis universitas yang berangkat dari semangat liberalisme Kantian-Humboldtian, Pluriversitas merupakan gagasan alternatif yang berusaha untuk membuka seluas-luasnya dialog beragam ilmu pengetahuan. Ini merupakan antidot dari semangat universalisme ala liberal yang lahir saat masa pencerahan Eropa, dan diekspansi melalui kolonialisme ke beragam penjuru dunia. Universalisasi kebenaran telah lama menjadi salah satu modus kekerasan epistemologi yang merintangi dialog antar ilmu pengetahuan. Ini karena pada akhirnya standar ilmu pengetahuan yang eksis hari ini selalu ditentukan oleh para negara kapitalis maju dan bias supremasi kulit putih.

Dialog ini hanya bisa dibangun dengan mengganti etos kompetisi dengan kolaborasi. Perguruan tinggi dibawah rezim kapitalisme dikondisikan oleh etos persaingan untuk meraup profit. Oleh karenanya, orientasi riset dan pengembangan ilmu pengetahuan diarahkan hanya untuk memenuhi permintaan inovasi pasar bebas, atau sekedar untuk meraih reputasi universitas kelas dunia. Masalah ketimpangan sosial secara struktural acap kali tidak mendapat perhatian dari orientasi pendidikan tersebut. Pluriversitas berintensi untuk meruntuhkan etos persaingan, menggantinya dengan kolaborasi skala global di kancah pendidikan. Ini karena arus globalisasi yang telah membentuk hubungan antar teritorial menyimpan potensi pembebasan apabila antar anasir pendidikan saling menopang satu sama lain. Orientasi riset dan ilmu pengetahuan bukanlah lagi profit, akan tetapi demi kepentingan bersama.

Kita perlu hati-hati dalam menyikapi gagasan ini. Pluriversitas marak disalahpahami sebagai bentuk dari postmodernisme, merayakan partikularitas, dan memoderasi kritik dan objektivitas. Klaim ini jelas keliru, karena pluriversitas tidak berusaha menyangkal keberadaan objektivitas. Sebaliknya, Pluriversitas berusaha mendekolonisasi gagasan objektivitas yang semula bertendensi eksklusif terhadap ilmu pengetahuan lain, menjadi lebih inklusif. Jadi klaim Pluriversitas untuk melemahkan objektivitas jelas keliru, karena yang sebenarnya dituju adalah untuk memperkokoh objektivitas dengan membuka dialog secara setara antar ilmu pengetahuan yang semula disubordinasi. Dengan membuka ruang dialog, sudut pandang akan semakin kaya, sehingga sebuah keilmuan bisa memiliki objektivitas yang lebih kokoh, tanpa bias rasial dan gender. Sebagai gagasan dekolonisasi ilmu pengetahuan, Pluriversitas berusaha untuk melakukan sebuah kritik radikal terhadap ragam disiplin ilmu yang dipakai oleh kolonialisme, seperti antropologi, sosiologi, biologi, ekonomi, politik dll.

Kita juga perlu hati-hati agar tidak menafsirkan Pluriversitas sebagai perumusan keragaman ilmu pengetahuan semata. Konsep Pluriversitas memang mengharuskan dibentuknya satu sistem ilmu pengetahuan alternatif di perguruan tinggi. Di Inggris, Black Studies di Universitas Birmingham menjadi salah satu terobosan ilmu pengetahuan yang muncul untuk membuka cakrawala pemikiran tentang Afrika dan orang kulit hitam di benua lain. Terobosan ini disambut baik oleh para aktivis dan intelektual anti-rasisme di Inggris. Akan tetapi pembukaan Black Studies menemui masalah ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa disiplin ilmu ini masuk dalam arus komersialisasi. Biaya pendidikan yang mahal pada akhirnya tetap mencegah orang-orang kulit hitam di Inggris untuk mengenyam ilmu pengetahuan tersebut. Alih-alih menjadi alternatif, ilmu pengetahuan tersebut tetap eksklusif karena struktur kapitalisme dalam sistem pendidikan tinggi tetap melanggengkan segregasi sosial. Radikalitas Black Studies akhirnya tidak banyak berarti.

Oleh karena itu dekolonisasi universitas juga harus dipahami sebagai upaya radikal untuk membongkar struktur material kapitalisme itu sendiri. Dekolonisasi sebagai anti-kapitalisme berarti mensyaratkan agenda politik anti komersialisasi pendidikan. Agenda politik riil seperti pendidikan gratis, hingga pemerataan pendidikan harus juga diperhatikan dalam agenda dekolonisasi universitas. Partisipasi secara setara tanpa bias gender ataupun ras harus didorong secara serius. Inkulsivitas ilmu pengetahuan hanya bisa sepenuhnya terealisasi apabila partisipasi dari seluruh populasi manusia terjadi secara merata dan setara. Agenda ini harus terhubung secara staregis dengan visi ideologis untuk mengubah secara radikal struktur ekonomi-politik internasional, termasuk menyoal standardisasi universitas dan pembangian kerja intelektual secara global.

Pendidikan inklusif: merakyat dan kolektif

Pembagian kerja intelektual skala global merupakan warisan kolonialisme yang hari ini jadi salah satu tulang punggung neoliberalisme. Pembagian kerja ini membentuk struktur ketergantungan secara akademis dan membagi spesialisasi berdasarkan teritorial-geografis. Negara kapitalis maju seringkali memonopoli akses ilmu pengetahuan dan akademis, sehingga memungkinkan mereka untuk terus memproduksi pembaharuan ilmu pengetahuan. Sementara itu, mereka yang berada di negara pasca-kolonial hanya menerima hasil riset dan sebatas menjadi teknisi yang menjalankan mandat pengetahuan tersebut. Pluriversitas harus berorientasi untuk memecah ketergantungan ini. Ketergantungan akibat pembagian kerja intelektual telah membelenggu kita dalam berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pluriversitas harus mengedepankan pendidikan tinggi yang bebas berinovasi tanpa ketergantungan apapun. Pluriversitas tak bisa hanya membentuk teknisi-teknisi murah yang kelak akan menjadi kaki tangan kapitalisme. Pluriversitas harus membentuk manusia yang beraktualisasi sesuai dengan dirinya. Membangun sinergisitas antara intelektual, afeksi, dan motoris, serta membangun sense of agency-nya.

Seluruh agenda politik ini tidak bisa hanya dilakukan via ruang-ruang institusi, namun juga harus menyetuh akar rumput. Inisiasi dekolonisasi universitas harus dilakukan dengan mengorganisasikan secara kolektif elemen rakyat. Mengonsolidasikan elemen akar rumput berguna demi mendobrak elitisme di universitas yang selama ini hanya memperlakukan rakyat sebagai kelinci percobaan penelitian. Pluriversitas kelak diproyeksikan akan menjadi anasir pendidikan yang jauh dari kultur elitisme, dan membuka sebesar-besanya partisipasi rakyat dalam segala kegiatan akademis. Tidak hanya sebagai responden, tapi juga berpartisipasi secara aktif. Selain kegiatan akademis, keterlibatan rakyat dalam menentukan kebijakan pendidikan tinggi harus dibuka seluas mungkin. Wallahu a’lam bishawab []

Referensi:

Alatas Syed Farid. 2003. Academic Dependency and the Global Division of Labour in the Social Sciences. Current Sociology. 51(6):599-613. doi:10.1177/00113921030516003

Altbach, Philip G., & Viswanathan Selvaratnam, dkk. 1989. From dependence to autonomy: The development of Asian universities. Dodrecht; Springer Science & Business Media.

Andrews, Kehinde. 2018. The challenge for Black Studies in the neo-liberal university. Dalam: Decolonising the University. London: Pluto Press,.

Bhopal, Kalwant. 2018. White privilege: The myth of a post-racial society. Bristol: Policy Press.

Clayton, Judith Scott & Li, Jing. 2018. Black-White Disparity in Student Loan Debt More Than Triples Afrer Graduation. Diakses pada 20 September 2020. https://www.brookings.edu/research/black-white-disparity-in-student-loan-debt-more-than-triples-after-graduation/

de Sousa Santos, B. 2012. The university at a crossroads. Human Architecture: Journal of the sociology of self-knowledge, 10(1), 7-16.

Giroux, H. 2011. On Critical Pedagogy. London: The Continuum International Publishing Group

Goodchild, L.F., & Wrobel, D. M. 2014. Western college expansion: Churches and evangelization, states and boosterism, 1818–1945. Dalam L. F. Goodchild, R. Jonsen, P. Limerick, & D. Longanecker (Eds.), Higher Education in the American West: Regional history and state contexts (pp. 3-37). New York: Palgrave MacMillan.

Kvangraven, Ingrid Harvold & Kesar, Surbhi. 2020. Why Do Economists Have Trouble Understanding Racialized Inequality. Diakses pada 20 September 2020. https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/why-do-economists-have-trouble-understanding-racialized-inequalities.

Mbembe, A. 2016, “Decolonising the university: New directions“, Arts & Humanities in Higher Education 15(1), 29–45. http://dx.doi.org/10.1177/1474022215618513

Mignolo, Walter. The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham: Duke University Press, 2011.

Penders, Christiaan Lambert Maria. 1968. “Colonial Education Policy and Practice in Indonesia, 1900-1942”. Tesisi Doktor Filsafat tidak Dipublikasikan Canberra: ANU [Australian National University].

Peters M A. 2017 Manifesto for the postcolonial university. Educational Philosophy and Theory https://doi.org/10.1080/00131857.2017.1388660

Ratanawijitrasin, S. 2015. The evolving landscape of South-East Asian higher education and the challenges of governance. Dalam The European higher education area (pp. 221-238). London; Springer.

Stein, Sharon. 2020. “A colonial history of the higher education present: Rethinking land-grant institutions through processes of accumulation and relations of conquest.” Critical Studies in Education 61.2: 212-228.

Stein, Sharon. 2019. ”Beyond higher education as we know it: Gesturing towards decolonial horizons of possibility“. Studies in Philosophy and Education, 38(2), 143-161.

Sulistiyono, S. T. 2007. Higher education reform in Indonesia at crossroad (Paper tidak dipublikasikan).

Quijano, Anibal. 2000. “Coloniality of power and Eurocentrism in Latin America.” International Sociology 15.2: 215-232.